Published date: 22 Maret 2022
Selasa, 22 Maret 2022, Pemerintah Provinsi Papua kembali menggelar Konsutlasi Publik yang ke 3(tiga) . Hari ini berbeda dari FGD tematik sebelumnya. Keterlibatan OPD dijajaran Pemerintah Provinsi Papua membluduk dari target 50 orang menjadi 112 partisipan yang hadir secara offline. Dua tahun dengan menjaga jarak dan momen ini boleh dilaksanakan secara tatap muka.
Kehadiran OPD walaupun masih di denominasi dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dapat mengatasi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Tenaga Ahli Penyusun Dokumen RTRW Provinsi Papua. FGD Tematik hari ini di fokuskan untuk membahas isue Ekonomi, Lingkungan dan Bencana dan Infrastruktur. Adapun didampingi oleh Tenaga ahli dari Univeristas Malang, Universitas Cenderawasih (UNCEN), Universitas Musamus - Merauke, Unversitas Papua (UNIPA) dan Papua Spatial Planning program.
Adapun dari hasil FGD tematik di desk Lingkungan dan bencana yang disampaikan oleh Prihananto (Uncen) menyimpulkan untuk wilayah kebencanaan terbagi atas 4 Wilayah, yakni Wilayah pesisir selatan, Pegunungan Tengah, Wilayah Pesisir Utara dari Jayapura sampai ke Mamberamo sebagai daerah bencana banjir dan longsor, Wilayah Kepulauan mulai dari Biak sampai Nabire merupakan daerah bencana gelombang tsunami. Buat Kota dan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Nabire sudah melakukan kontrol bencana dan dari program nasional telan menetapkan Biak sebagai Kabupaten Resiko Bencana, Sedangkan dari desk Infrastruktur yang disampaikan oleh Bahtiar - TA Uncen, menyatakan dari kompilasi data berlanjut dari FGD 1-2 yang dibuat secara offline dan sedang dalam proses pemuktahirkan. Lebih banyak pemutahiran didata ruas jalan. Berhubung yang hadir hanya BPJM Jayapura hanya bisa terkonfirmasi dari 2 lembaga tersebut. Sedangkan utk wilayah Wamena belum bisa terkonfirmasi. Bila mengaju dari SK PU - perpres 18 dan ditambhakan dalam validasi terkait penamanaan panjang ruas dan koordinat bila memungkinkan dan status kenaman dari sekian jembatan. Oleh Bina Marga Provinsi Papua sudah berkomitmen untuk menglengkapi data tersebut. Terkait pecahan infrastrutur ada wilayah darat, laut dan udara sudah terklarifikasi terkait pelabuhan penyeberangan, dimana ada beberapa issue dari OPD dibangun penyebaranngan yang cukup besar tetapi terjadi sedimentasi, tapi belum ditindaklajuti oleh kementerian. Pelabuhan danau ada 2 pembangunan di terminal di waena di kab jyp dan th 2022 ada pembangunan di toare. Diskominfo, dengan keterbatasan data besok akan diklarifikasi lebih lanjut dengan data data spatial kerjasama dengan palapa ring .Peta wilayah adat, karna semangatnya dokumen revisi RTRW ini berbasis adat , kita masih membutuhkan data wilayah adat berikut pengembangannnya kedepan. Diharapkan besok tanggal 23 Maret 2022 akan dilaksanakan FGD Tematik Sosial Budaya, informasi ini dapat diakomodir.